Bareskrim Polri: Anasir Radikal Masuk ke Politik dan Pemerintahan
Posted by @Redaksi on 18th May 2018
| 248 views

AktualPress.com – Makin maraknya penyebaran ujar kebencian dan diskriminasi di berbagai tempat, mulai dari media sosial, lembaga pendidikan hingga lembaga pemerintahan sekali pun tak aman dari narasi-narasi ekstrimisme yang mengancam kebhinekaan. Hal ini mendapat perhatian serius dari Jaringan pencinta Gus Dur, Gusdurian, yang konsen pada isu toleransi dan kebhinekaan dan juga Bareskrim.

Koordinator Nasional Gusdurian, Alissa Qotrunnada Munawaroh atau yang lebih dikenal dengan nama Alissa Wahid menyebut dalam acara peluncuran platform pelaporan korban diskriminasi dan ujar kebencian, kabarkan.org menyebut sejak 2015, ujar kebencian dan diskriminasi di Indonesia meningkat tajam di kalangan anak muda.
“Riset offline kami di 6 kota pada anak muda usia 15-30 tahun soal intoleransi, terorisme, dan nasionalisme, kami temukan makin muda umurnya makin tidak intoleran,” ujar Alissa, Senin 14 Mei.

Alissa juga menyebut ada perubahan dan penguatan gerak nilai religius yang makin eksklusif, meniadakan dan menolak yang lain yang berujung pada intoleransi pada kelompok lain di Indonesia. Kelompok-kelompok eksklusif ini, yang tadinya terpisah, sejak 2010 melalui media sosial menjadi terhubung dan makin menguat.

“Internet menghubungkan kelompok eksklusif ini yang tadinya tak terhubung. Ini yang bikin tambah runyam, pandangan ekslusif ini pun makin mudah berkembang,” tambahnya.

Direktur Cyber Crime Bareskrim, Rachmad Wibowo yang juga hadir dalam acara peluncuran platform pelaporan ujar kebencian dan diskriminasi ini menyatakan apresiasinya atas langkah Gusdurian mencegah diskriminasi ini. Ia berharap masyarakat sipil juga ikut serta berasma pemerintah untuk menangkal penyebaran ujar kebencian ini.

Rachmad menyebut, dalam pantauan Bareskrim saat ini ujar kebencian dan narasi-narasi ekstrimisme tak hanya pada provokasi di media sosial yang membangunkan kembali sel-sel radikalisme untuk bergerak melakukan serangan seperti kasus pemboman gereja di Surabaya usai kerusuhan di Mako Brimob lalu. “Kelompok ini juga mulai masuk ke politik dan pemerintahan,” ujar Rachmad.

Menurut Alissa, masalah menguatnya intoleransi dan ekstrimisme ini bukanlah masalah agama, tetapi lebih karena masalah ‘mayoritas-isme’ suatu kelompok agama di suatu tempat atau negara. Ia mencontohkan bagaimana di Myanmar, penganut Budha yang mayoritas mendiskriminasi kaum Muslim yang minoritas. Begitu juga di India penganut Hindu yang mayoritas mendiskriminasi kaum Muslim yang minoritas. “Kalau di Indonesia, kebetulan penganut Muslim yang mayoritas, yang mendiskriminasi,” terang Alissa.

Fasisme mayoritas-isme ini, menurut Alissa di semua kelompok/agama dan negara memiliki kesamaan dalam metode propagandanya. Jargon-jargon anti asing, melarang membeli dari toko orang ‘kafir’, stigma bahwa kelompok/agama lain itu ‘kotor’, ‘jahat’, dan seterusnya sama. “Mirip semua propagandanya.”

Untuk mencegah makin tersebarnya intoleransi dan diskrimnasi ini, Jaringan GUSDURian mengembangkan platform pengaduan diskriminasi dan ujaran kebencian (hate speech) online melalui website: www.kabarkan.org. Melalui platform ini, diharapkan korban diskriminasi bisa melaporkan dan dilindungi.

Dengan adanya laporan dan narasi yang masuk, jaringan Gusdurian akan memantau titik-titik mana yang rawan terjadi perilaku diskriminasi dan hate speech, sehingga jaringan ini bisa melakukan advokasi kepada publik terhadap bahaya praktik diskriminasi dan perilaku intoleran.

“Kita mengajak masyarakat ikut berpartisipasi untuk mengadukan ketika mengalami atau menemukan kasus ujaran kebencian dan diskriminasi,” kata Sekretaris Nasional Jaringan Gusdurian, Saroji singkat. (Joko)

SHARE THIS: