Parlemen Irlandia Boikot Produk Israel
Posted by @Editor on 13th July 2018
| 56 views

Aktualpress.com—Dewan parlemen Irlandia tertinggi, Seanad, pada Rabu (11/7/18) meloloskan rancangan undang-undang pemboikotan barang dan jasa yang berasal dari pemukiman ilegal Israel.

Setelah mendapat suara setuju dari 25 senator dan 20 menolak, RUU ini masih harus melalui seleksi di dewan parlemen lebih rendah, Dáil Éireann, sebelum resmi menjadi hukum negara.

Pelolosan RUU ini berpotensi membuat Irlandia menjadi negara pertama di dunia yang memboikot barang dan jasa dari pemukiman ilegal khusus Yahudi di Tepi Barat, Palestina.

Melihat fakta bahwa RUU ini berhasil dibawa ke parlemen Irlandia untuk dibicarakan, RUU ini kemungkinan akan mendapat banyak tekanan dari pemerintah Israel dan pendukungnya. Sebelumnya, RUU bernama “Control of Economic Activity (Occupied Territories) Bill 2018” ini diperkenalkan pada akhir Januari tahun ini, namun Seanad menunda penyeleksiannya karena diprotes oleh pemerintah Israel.

Kurang dari seminggu sebelum RUU ini dibawa ke parlemen, PM Israel Benjamin Netanyahu memanggil duta Irlandia untuk Israel, Alison Kelly. Dia dan politisi Israel lainnya menegaskan bahwa UU tersebut akan “melukai negara Israel” dan telah didukung oleh gerakan Boycott, Divest and Sanctions (BDS). Namun, Kelly meyakinkan Netanyahu bahwa pemerintah Irlandia tidaka akan mendukung UU tersebut.

Walikota pemukiman ilegal Beit El, Shai Alaon, menyebut “upaya Eropa untuk membatasi pemukiman di Judea dan Samaria tidak akan berhasil.” Dia bahkan menyebut para senator Irlandia yang menyetujui RUU itu “sekelompok anti-Semit.”

Jika undang-undang ini diresmikan, Irlandia kemungkinan akan menolak produk impor Israel seperti buah-buahan, sayuran, bir, plastik, dan kosmetik.

Apa Itu Gerakan BDS?

Gerakan BDS adalah gerakan untuk menginisiasi “segala macam pemboikotan terhadap Israel sampai mereka menepati kewajiban mereka di bawah hukum internasional.”

Gerakan ini dilarang oleh sejumlah negara bagian AS, salah satunya Wisconsin. Gubernur Wisconsin, Scott Walker, menandatangani perintah eksekutif pada Jumat (27/10/17) yang melarang badan negara untuk bekerja sama dengan perusahaan yang mendukung gerakan BDS.

Sejauh ini, sudah ada 24  negara bagian yang mengeluarkan kebijakan yang sama.

Kelompok HAM seperti American Civil Liberties Union (ACLU) mengecam kebijakan ini yang disebutnya represif dan inkonstitusional.

Kesuksesan terbesar BDS melawan Israel barangkali adalah G4S yang mundur dari kerjasama dengan Israel. Perusahaan keamanan privat terbesar di dunia itu sebelumnya berperan dalam penahanan orang Palestina dan dalam pembangunan pemukiman ilegal di Tepi Barat. Kesuksesan tersebut adalah hasil dari perjuangan aktivisme bertahun-tahun dan kampanye lokal di seluruh dunia. “Kami akan terus berkampanye sampai G4S mengakhiri kejahatan terhadap hak-hak kemanusiaan orang Palestina,” kata aktivis Palestina, Rafeef Ziadah.

“Tekanan BDS terhadap penjajahan rezim Israel, kolonialisme, dan apartheid, membuat beberapa perusahaan multinasional terkuat di dunia sadar bahwa menghasilkan profit dengan menginjak-injak hak-hak orang Palestina adalah hal yang tidak etis,” jelas Riya Hassan, salah satu aktivis BDS Eropa. (ra/mintpress)

SHARE THIS: