Menteri Susi Janji Bantu Warga Pulau Pari Melawan Privatisasi Pulau
Posted by @Redaksi on 25th July 2018
| 45 views
AktualPress.com – Sepercik harapan menyalakan asa warga Pulau Pari. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti datang menemui undangan warga, mendengarkan keluh-kesah warga yang tanahnya terancam dirampas oleh taipan Pintarso Adijanto.

Menteri Susi yang datang untuk menemui warga Pulau Pari Kepulauan Seribu yang mengundangnya pada Minggu 22 Juli usai melakukan paddling dan diving di pantai sangat terkesan, pantai yang dikelola swadaya oleh warga sangat terjaga kebersihannya. “Saya tak melihat ada sampah saat saya menyelam, beda dengan di Bali,” ujarnya. “Di sini lebih indah dari Bali.”

Susi juga memuji warga Pulau Pari yang sangat menjaga tak hanya kebersihan, namun juga ekosistem di Pulau Pari dengan rutin menanam mangrove di pantai. Bersama warga Susi yang sekaligus datang untuk memperingati Hari Mangrove Sedunia ini ikut menanam mangrove di Pantai Pasir Perawan.

Dalam pertemuannya dengan warga ini, Susi berpesan agar warga terus menjaga ekosistem dan kelestarian Pulau Pari. Ia menyebut, selama warga menunjukkan konsistensinya merawat dan menjaga Pulau, menanam mangrove dan tidak menggunakan plastik berlebihan, maka ia bisa terus membantu warga untuk ikut membela hak-hak warga di pulau.

Setelah berjanji akan menjaga Pulau Pari yang menjadi tempat kelahirannya ini, warga juga mengadu kepada Susi atas sengketa mereka dengan PT Bumi Pari Raya milik taipan Pintarso Adijanto. Beberapa warga juga telah dikriminalisasi oleh perusahaan. PT. Bumi Raya mengklaim memiliki tanah warga -meski Ombudsman menemukan ada maladministrasi- untuk dijadikan resort mewah, sementara warga menolak dan berkeras tak ingin menjual tanah leluhurnya ini.

Mendengar keluhan warga, Susi menyebut bahwa warga asli tak boleh disingkirkan dari tempat tinggalnya. Susi menyebut jika ada investor ingin mengelola hanya sekedar ingin mencari untung tanpa mempedulikan nasib warga asli di pulau ia tak setuju. “Ya tidak boleh sama saya, karena pulau itu adalah warisan Tuhan yang diberikan kepada bangsa kita untuk diwariskan, diturunkan kepada anak cucu kita,” ujar Susi.

Susi menegaskan bahwa untuk pulau-pulau kecil sudah diatur bahwa sebanyak sebanyak 30 persen lahan setiap pulau adalah milik pemerintah, sedangkan 70 persen sisanya digunakan untuk sarana publik. Susi juga menegaskan bahwa tidak boleh satu perusahaan mengusai penuh satu pulau kecil. “Tidak bisa,” tegasnya.

Susi menyebut ia tidak menutup pintu investor untuk mengelola pulau-pulau kecil di Indonesia. Namun Susi menyarankan agar para investor ini jangan malah menyingkirkan warga asli pulau. Susi menyebut dari sektiar 17.500 pulau yang ada di Indonesia, masih ada lebih dari 6.000 pulau yang tak berpenghuni dan bisa dikelola investor.

“Tidak pantas untuk negara sebesar ini ada rebutan lahan 41 persen atau pulau 1 hektar. Lucu,” ujarnya, sedikit menyindir konflik PT Bumi Pari dengan warga. “Kenapa tidak kelola yang masih tak berpenghuni?”

Perwakilan warga, Sahrul Hidayat mengaku sangat senang Menteri Susi memenuhi undangan warga dan mendengar keluh-kesah mereka. Warga pun terlihat sangat antusias menyambut kedatangan Ibu Menteri yang dikenal tegas ini. Apalagi, kata Sahrul, Menteri Susi juga berjanji akan ikut membantu warga terkait kekuatan hukum dan legalitas kepemilikan lahan bagi warga di akhir pertemuan. “Kami ingin legalitas bagi tanah kami,” ujar Sahrul.

PT Bumi Pari yang mengklaim 90% lahan milik mereka hingga kini masih berkonflik dengan warga Pulau Pari. Pada tahun 2014- 2015 BPN Jakarta Utara mengeluarkan sekitar 63 Sertifikat Hak Milik dan 14 Sertifikat Hak Guna Bangunan di Pulau Pari, akan tetapi tanggal 9 April 2018, Ombudsman Republik Indonesia menyatakan adanya maladministrasi atas sertifikat-sertifikat tersebut. “Tapi meski ditemukan ada maladministrasi, perusahaan tetap menggunakannya untuk mengintimidasi warga,” keluh Sahrul.

Salah satu warga yang vokal melawan privatisasi pulau, Sulaiman alias Katur, hingga saat ini pun masih dikriminalisasi dan menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Mereka dituduh memasuki pekarangan tanpa izin. Dalam pengadilan ini, sudah tiga kali saksi pelapor atas nama Pintarso Adijanto tidak hadir dalam sidang dan diancam akan dipanggil paksa oleh hakim.

Kehadiran dan dukungan moril dari Menteri Susi Pujiastuti ini mendapat apresiasi dari Direktur Eksekutif Nasioanal WALHI, Nur Hidayati yang ikut hadir dalam pertemuan itu. Kedatangan Susi menurutnya bisa menyuntikkan kembali harapan dan semangat bagi warga untuk mempertahankan haknya. “Menteri Susi itu salah satu Menteri yang menolak privatisasi pulau,” ujar Nur Hidayati.

Harapan ini terlihat jelas di mata warga yang sumringah menyambut Menteri Susi. Saat Susi bertolak dari Pulau Pari menggunakan speedboat hitam, warga berjejer di pinggir pelabuhan melambaikan tangan mengelu-elukan Susi. Warga berharap janji Ibu Susi terealisasi, bertahun-tahun warga merasa tidak aman di tanahnya sendiri, apalagi hingga kini masih ada intimidasi dan kriminalisasi. (Joko)

SHARE THIS: