Kebijakan Ganjil-Genap dan Program Kapitalisme
Posted by Lestari on 28th July 2018
| 31 views

AktualPress.com – Sebelum kebijakan ganjil genap resmi diterapkan di ibukota Indonesia, Jakarta, pada tanggal 30 Agustus 2016 lalu, kebijakan ini merupakan kebijakan ganti dari kebijakan sebelumnya, yaitu: kebijakan sistem 3 in 1.

Kebijakan 3 in 1 diganti karena pemerintah Provinsi DKI Jakarta merasa tidak setuju dengan praktek joki yang banyak mengeksploitasi anak kecil. Sehingga pemerintah setuju untuk menggantinya dengan kebijakan ganjil genap untuk mengurangi kemacetan di Jakarta.

Awalnya, kebijakan ganjil genap hanya berlaku beberapa jam saja dan di daerah-daerah tertentu saja. Namun kini kebijakan tersebut semakin diperluas karena akan adanya Asian Games 2018 di Jakarta. Jam berlaku kebijakan tersebut pun dipertambah dengan mengalokasikan seluruh waktu 24 jam penuh.

Maksud dari kebijakan ganjil genap adalah kebijakan yang membatasi alur lalu lintas untuk kendaraan mobil. Kendaraan mobil dengan nomor plat ganjil beroperasi pada tanggal ganjil, sementara kendaraan dengan nomor plat genap beroperasi pada tanggal genap. Penentuan ganjil genap pun terletak pada angka terakhir nomor polisi kendaraan. Angka nol (0) dianggap genap. Namun kebijakan ini tidak diberlakukan kepada kendaraan Presiden RI, Wakil Presiden RI, pejabat lembaga tinggi Negara, kendaraan dinas, pemadam kebakaran, mobil ambulans, mobil angkutan umum (plat kuning), angkutan barang (dengan dispensasi), dan sepeda motor.

Memang kebijakan ini sedikit demi sedikit dapat mengurai kemacetan lalu lintas di Jakarta. Sejumlah masyarakat pun menyiasatinya dengan cara naik transportasi umum jika plat nomor kendaraannya tidak bisa dijalankan pada tanggal tertentu. Selain itu, banyak juga di antara masyarakat yang tergolong ekonomi menengah ke atas membeli mobil lagi agar dapat digunakan pada tanggal apapun, ganjil atau genap. Apalagi ditambah persyaratan kredit mobil yang semakin mudah dan harga deposit awal untuk kredit mobil yang makin murah.

Para pelaku kapitalisme mobil lah yang mendapatkan keuntungan besar dari kebijakan ganjil genap di Jakarta, karena kebutuhan akan pembelian mobil semakin bertambah. Masyarakat yang baru memiliki mobil berplat ganjil akan membeli mobil yang berplat genap, dan begitu sebaliknya.

Apakah kebijakan ini merupakan kebijakan yang sebelumnya sudah dipikirkan secara matang? Ataukah justru kebijakan ini memang sejak awal terkait dengan para pelaku kapitalisme? (AL)

SHARE THIS: