Israel Tolak Saran PBB tentang Perlindungan Warga Palestina
Posted by @Editor on 20th August 2018
| 28 views

Aktualpress.com–Rezim Israel menolak seruan dari sekjen PBB Antonio Gutteres untuk meningkatkan perlindungan kepada warga Palestina.

Alih-alih mengikuti saran dari PBB, Israel menuntut tindakan terhadap para petinggi Palestina.

“Daripada saran delusional tentang bagaimana melindungi rakyat Palestina dari Israel, PBB seharusnya menghukum para petinggi Palestina atas kejahatan mereka kepada rakyat mereka sendiri,” kata duta Israel untuk PBB, Danny Danon.

Danon pun menyalahkan pemerintah berbasis di Tepi Barat karena mendorong “rakyat mereka untuk menyerang Yahdi” dan juga gerakan resistensi Hamas berbasis di Gaza karena membuat “rakyat mereka di Gaza sebagai sandera.”

Sekjen Gutteres menuliskan sebuah surat berjumlah 14 halaman yang keluar setelah 2 warga Palestina tewas dibunuh oleh tentara Israel di Gaza pada Jumat (17/8/18). Dalam surat itu, Gutteres memberikan 4 opsi untuk menyelesaikan konflik, dari memperbanyak bantuan kepada Palestina, mengirimkan peneliti tak bersenjata dan peneliti HAM PBB, sampai mengirimkan pasukan militer atau polisi di bawah mandat PBB.

“Kombinasi dari pendudukan militer yang berkepanjangan, ancaman keamanan secara terus-menerus, institusi politik yang lemah, dan proses perdamaian yang menemui jalan buntu, telah memberikan tantangan perlindungan secara politik, hukum dan praktis yang sangat kompleks,” kata Guterres.

“Serangan terhadap warga sipil, terutama anak-anak, adalah tindakan yang tidak dapat diterima,” tegasnya.

Namun, pihak Israel membela serangan kepada warga Palestina sebagai “hak untuk membela diri.”

 

PBB Salahkan Israel Atas Krisis Ekonomi Palestina

PBB mengecam Israel atas terjadinya kemunduran ekonomi dan kondisi kemanusiaan di Palestina setelah 50 tahun masa penjajahan oleh rezim Tel Aviv.

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) pada Selasa lalu merilis laporan yang mengungkapkan kondisi ekonomi Palestina yang berada “jauh di bawah potensi.”

Kawasan Jalur Gaza, misalnya, telah berada di bawah blokade Israel sejak Juni 2007. Blokade ini menyebabkan menurunnya kualitas hidup warga dan naiknya angka pengangguran dan kemiskinan. Selain itu, sebesar dua juta warga di Gaza hanya mendapatkan  akses listrik 2- 3 jam perharinya.

“2017 menandai 50 tahun penjajahan Israel di Jalur Gaza dan Tepi Barat, termasuk Yerusalem timur; masa penjajahan paling lama dalam sejarah. Bagi rakyat Palestina, penjajahan ini bearti 5 dekade kemunduran ekonomi dan penolakan atas HAM mereka,” tulis laporan tersebut.

“Alih-alih berharap untuk solusi dua-negara yang ditawarkan oleh PBB dan komunitas internasional, penjajahan [Israel] malah semakin parah, sementara kondisi sosioekonomi semakin buruk dari hari ke hari,” lanjut laporan itu.

Menurut laporan tersebut, penyebab utama krisis ekonomi Palestina adalah “semakin banyaknya pencaplokan tanah dan sumber daya alam untuk dibangun pemukiman [Yahudi] dan aneksasi tanah di Tepi Barat.” (ra/presstv)

SHARE THIS: