KPA Minta Jokowi Pimpin Langsung Reforma Agraria
Posted by @Redaksi on 20th August 2018
| 142 views

AktualPress.com – Empat tahun sudah pemerintahan Presiden Joko ‘Jokowi’ Widodo menempatkan reforma agraria sebagai prioritas nasional. Reforma Agraria ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019, dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017. Dalam program ini rencananya tanah seluas 9 juta hektare akan jadi objek redistribusi tanah dan legalisasi aset. Pemerintah juga menargetkan 12,7 juta hektare wilayah kelola masyarakat di kawasan hutan.

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Kementrian ATR BPN, Harison Mocodompis menyebut, bidang tanah di Indonesia diperkirakan mencapai 126 hektare. Dari 126 hektare lahan, sudah pada 2017 baru 46 juta lahan yang terdaftar atau bersertifikat. Sejak Presiden Joko Widodo mengeluarkan program PTSL pada 2017, 5 juta hektare lahan tanah sudah terdaftarkan, dan pada 2018 ATR BPN mentargetkan 7 juta hektare lagi lahan. 68 hektare sisanya, ditargetkan akan selesai pada 2025. “Tahun 2023 kita inginnya sudah selesai terdaftar semua, meski belum persertifkatan,” ujar Harison.

Dari 9 juta hektare yang disebut dalam RPJM, 4,6 juta hektare untuk sertifikasi dan 4,5 juta lagi untuk redistribusi tanah. Namun dalam perkembangannya, KPA menilai yang digenjot Badan Pertanahan Nasional justru sertifikasi tanah saja, bukan redistribusi tanah. “Padahal syarat pertama reforma agraria itu penataan ulang struktur agraria yang berkeadilan. Tidak langsung sertifikasi begitu saja,” ujar Dewi.

Penataan ulang struktur kepemilikan tanah ini, ujar Dewi harus berasas prinsip keadilan. Di mana lahan diredistribusikan kepada masyarakat agar tidak terjadi ketimpangan sosial yang terlalu lebar antara warga miskin dan pemilik konsensi lahan besar. Prioritasnya, ujar Dewi, pada petani-petani gurem atau pada warga yang tak memiliki lahan agar masyarakt kecil skala ekonominya naik dan memiliki tanah sebagai alat produksi utama. “Itu yang harusnya diatur dulu, baru kemudian disertifikasi.”

Berpayung hukum reforma agraria, program Reforma Agraria mengusung semangat menegakkan keadilan sosial dan menghilangkan ketimpangan penguasaan lahan. Namun amanah mulia UU Reforma Agraria ini tak berjalan mulus. Tiga tahun dijalankan, Konsorsium Pembaruan Agraria menilai reforma agraria belum dijalankan dengan benar, dan bahkan mengalami penyimpangan dari tujuan awalnya.

“Kita sangat apresiasi Jokowi termasuk konsen soal reforma agraria. Jokowi politiknya sudah jelas, karena reforma agaria sudah masuk prioritas nasional,” ujar Dewi. “Namun sayangnya kurang disupport oleh dana, kelembagaan dan hukum.”

KPA juga menilai masih kuatnya ego sektoral departemen terkait juga mengganjal reforma agraria. Untuk benar-benar menjalankan agenda besar Reforma Agraria, KPA mendorong agar pemerintah membentuk Badan Otorita Reforma Agraria sebagai lembaga pelaksana yang dipimpin langsung oleh Presiden. “Presiden harus yang mimpin dan turun tangan langsung agar (reforma agraria) benar-benar jalan.”

Ini penting, ujar Dewi karena reforma agraria harusnya dipimpin oleh negara, bukan oleh pasar. Negara lah yang harus memastikan ada satu sistem yang terstruktur dan sistematis untuk menjalankan reforma agraria. Dari lokal sampai pusat itu satu frekuensi. “Sekarang kan nggak ada. Makanya mampat.”

Namun sayangnya, keluh Dewi, hingga kini Presiden Jokowi -meski menyatakan Reforma Agraria sebagai program prioritas nasional- sama sekali belum meneken Perpres Reforma Agraria.

Dewi menegaskan, untuk bisa menjalankan reforma agraria dengan baik langkah pertama adalah harus landasan hukumnya dulu untuk bentuk lembaga tersebut. Peraturan Presiden pun menjadi syarat mutlak. “Jokowi harus teken perpres itu dulu.”

Itulah yang menurut Dewi akan menjadi landasan untuk kemudian mengkoreksi seluruh proses reforma agraria tak hanya sekedar bagi-bagi sertifikat tanah saja. Dewi menegaskan, reforma agraria harus dikembalikan tracknya ke prinsip utama, distribusi lahan, perbaiki ketimpangan, penyelesaian konflik, dan pensejahteraan masyarakat. (Joko)

SHARE THIS: