Mencari Solusi Penyelesaian Konflik Agraria Nasional
Posted by @Redaksi on 24th August 2018
| 51 views

AktualPress.com – Tak hanya dari masa pemerintahan sebelumnya, penyelesaian konflik agraria masih menjadi tantangan besar pemerintah saat ini. Warisan dari pemerintahan sebelumnya hingga kini masih sulit diselesaikan dan terus bertumpuk menciptakan masalah-masalah baru. Di mana masyarakat kecil masih banyak menjadi korbannya.

Rosiful Amirudin dari KIARA mencontohkan, di wilayah pesisir saja, saat ini terdapat 38 wilayah yang direklamasi yang membuat warga lokal berkonflik dengan pemilik modal. Belum dengan kasus-kasus pertambangan di pulau-pulau kecil di daerah juga dinilai sangat rawan adanya kongkalikong dari masing-masing pemerintah daerah dengan para investor. Begitu juga dengan permasalahan perkebunan dan perhutanan di daerah-daerah.

Gunawan dari Indonesian Human Right Rights Comitte for Social Justice (IHCS) menyebut konflik agraria yang harus ditangani dan baru adalah bentuk kekerasannya, karena lokasinya masih sama saja. Selain itu ia juga menyebutkan kasus-kasus agraria masa lalu juga harus ditangani. “Masa lalu tidak hanya masalah Orde Baru saja,” ujar Gunawan.

Dalam Diskusi Terfokus Konsorsium Pembaruan Agraria “Jalan Gelap Penyelesaian Konflik Agraria” Dewan Perwakilan Konsorsium Agraria, Iwan Nurdin menyebut konflik agraria muncul dalam empat hal, konflik perkebunan; konflik hutan terkait batas dan kejelasan wilayah; tambang, terkait izin eksplorasi hingga paska penambangan dan konflik karena pembangunan infrastruktur yang melewati tanah warga.

Iwan menyebut konflik-konflik agraria yang terjadi banyak disebabkan oleh irisan kepentingan kekuatan negara dan pemilik modal. “Izin diberikan oleh pejabat publik, rencana tata ruang kota disetir oleh pemilik modal, lalu ada penggunaan kekerasan, manipulasi dan kriminalitas dalam pengadaan tanah skala untuk badan-badan usaha tersebut,” ujar Iwan, Senin 20 Agustus.

Akibat adanya penyingkiran dan penggusuran sekelompok rakyat secara paksa itulah, terang Irwan, muncul perlawanan langsung dari kelompok rakyat tersebut. “Dari sinilah muncul konflik.”

Irwan menyebut, dalam menangani konflik ini pemerintah dalam hal Kementerian Agraria dan Tata Ruang; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Direktorat PSKL masih menggunakan cara-cara yang formalistik. Regulasi yang mereka gunakan adalah Undang-Undang Pertanahan dan Undang-Undang untuk Masyarakat Adat.

Penanganan yang formalistik ini, keluhnya, tidak menyelesaikan masalah dan justru melestarikan dan memperluas konflik serta ketimpangan agraria. Hingga saat ini ujarnya, tak ada koreksi dalam penyelesaian konflik agraria karena masih menggunakan regulasi lama. Irwan menyebutkan adalah harus ada perubahan paradigma terlebih dahulu. “Pada soal regulasi masih tidak ada perubahan paradigma.”

Diskusi lebih jauh mengerucut pada dorongan kepada pemerintah untuk membentuk lembaga atau badan khusus yang berwenang mengurusi konflik agraria agar penanganan konflik bisa lebih terfokus dan efektif.

Iwan menyebut unit atau badan yang hendak dibentuk ini agar dapat menyelesaikan konflik agrarian secara menyuluruh. Iwan mencontohkan bagaimana Presiden pernah membentuk Badan Restorasi Gambut, artinya ada badan baru yang bisa dibentuk oleh Presiden. Jika dari pemerintah pembentukan kelembagaan tidak feasible, Iwan menyarankan bisa dilakukan dengan menyederhanakan kelembagaan terkait.

Badan penyelesaian konflik agraria ini, jika dibentuk, ujar Iwan, harus memenuhi setidaknya 3 syarat agar bisa berjalan dengan efektif dan efisien; SK-nya harusnya dari Presiden, unit penanganan konflik agraria sebagai unit kerja dibawah presiden, dan putusannya bukan rekomendatif, bukan yudikatif. “Baru bisa jalan dengan efektif untuk tangani konflik agraria,” ujar Iwan.

Menanggapi usulan pembentukan unit penanganan konflik agraria yang dikomandoi oleh Presiden ini, tenaga ahli Dewan Perwakilan Rakyat, Galih Adreanto menyambut baik. Namun ia mengingatkan pentingnya menentukan arah tujuan kerangka reforma agraria ini. “Karena badan ini dapat meralat kebijakan-kebijakna yang ada di tingkat nasioal,” ujar Galih.

Forum sekpakat terkait pembentukan Unit Kerja Presiden untuk Penyelesaian Konflik Agraria, akan difokuskan dan dirumuskan kembali tujuan dan arah geraknya. Diskusi lembih lanjut akan dilaksanakan sebagai bahan untuk dibawa juga pada Global Land Forum (GLF) 2018 mendatang. (Joko)

SHARE THIS: